Bisnis, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong pembiayaan proyek strategis nasional tanpa APBN. Adapun sejauh ini, kata ia, sudah tersedia pipeline (rencana induk) proyek infrastruktur senilai Rp570 triliun.

Baca : BI Akan Keluarkan Kebijakan Baru Pengelolaan Dividen

"Itu yang akan kami dorong terus tanpa harus menggunakan APBN," ujar Bambang usai membuka Financial Closing Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah di Istana Kepresidenan, Jumat, 17 Februari 2017.

Bambang merinci, angka Rp570 triliun itu terdiri atas nilai proyek jalan tol, proyek hub pelabuhan, dan proyek kilang minyak. Adapun perkiraan nilai masing-masing adalah Rp300 triliun untuk jalan tol, Rp70 triliun untuk hub pelabuhan, dan Rp200 triliun untuk kilang minyak.

Baca : Dolar Melemah di Tengah Ketidakpastian Kenaikan Suku Bunga

Nah, proyek-proyek itu, kata Bambang, bisa masuk ke skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) atau PINA (Proyek Infrastruktur Non Anggaran). Untuk KPBU, investor masih mendapat jaminan dari pemerintah. Sementara itu, untuk PINA, sifatnya akan 100 persen murni pembiayaan swasta.

"PINA benar-benar 100 persen murni swasta. Tetapi, kami fasilitasi supaya antara investor dengan investee-nya bisa ketemu. Dan, proyek yang dikerjakan akan menjadi prioritas," ujar Bambang. Bambang menambahkan bahwa proyek yang akan diprioritaskan terlebih dahulu pembiayaannya adalah pembangunan tujuh hub pelabuhan di mana akan berurusan dengan PT Pelindo.

Ditanyai apakah pembiayaan non anggaran pemerintah ini akan lebih ke penyertaan saham, Bambang membenarkan. Ia berkata, orientasi pembiayaan yang dipakai dalam hal ini adalah equity financing dibandingkan refinancing. Dengan kata lain, menyasar penyertaan saham dari pihak ketiga.

"Pihak ketiganya ini kami sasar terutama selain PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) adalah pengelola dana jangka panjang, khususnya dana pensiun dan asuransi jiwa," ujarnya mengakhiri.

ISTMAN MP