Nasional, Medan - Pernyataan pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Senin 8 Mei 2017, yang akan membubarkan organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI mendapat tanggapan pengurus HTI daerah.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HTI Sumatera Utara Irwan Said menolak jika ormasnya dituduh anti-Pancasila. Menurut Irwan, HTI hanya mengusulkan sistem pemerintahan yang sudah permah ada di beberapa negara di Timur Tengah yakni Khilafah. Sistem itu, ujar Said, tak bertentangan dengam Pancasila.

Baca juga: Akan Dibubarkan Pemerintah, HTI: Kami Tolak Tegas

Menurut Irwan, justru pemerintah yang gagal memahami Pancasila karena tidak memberikan ruang bagi perbedaan pandangan." HTI tidak anti Pancasila. HTI hanya mengusulkan sistem khilafah yang anti-neoliberalis sebagai pilihan," kata Irwan kepada Tempo, Senin malam, 8 Mei 2017.

Irwan mengklaim sistem khilafah tidak saja didukung Umat Muslim, namun umat agama lain.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HTI, kata Irwan, akan menghormati sikap pemerintah termasuk pembubaran HTI lewat upaya hukum. "DPP HTI saya pastikan akan beradu argumen di pengadilan nantinya," ujar Irwan.

Adapun kader HTI di Sumatera Utara yang disebut Irwan mencapai ribuan orang akan patuh kepada keputusan DPP HTI.

"Saya tidak akan menyebut jumlah kader HTI di Sumut, sama seperti TNI yang tidak akan memberitahu jumlah anggota TNI yang sebenarnya. Tapi kader HTI di Sumut jumlahmya ribuan yang siap mendukung keputusuan DPP HTI termasuk jika harus mempertahankan pendapat khilafah.Kami tidak sombong,tapi sistim khilafah didukung banyak orang diluar kami (HTI)," kata Irwan.

SAHAT SIMATUPANG