Metro, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap meninggalkan jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta. Siapa pun yang nanti menggantikannya, dia meminta untuk berhati-hati dalam menyalurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebab bantuan pemerintah itu rawan diselewengkan jika salah dalam menerapkan pola penyaluran.

Peringatan Ahok itu sebagai tanggapan atas pernyataan Anies Baswedan yang sebelumnya mengatakan siap melanjutkan program KJP.  Hanya saja Anies berencana dana yang disalurkan dapat ditarik tunai oleh penerima bantuan. "Kalau boleh tarik tunai, kan tidak bisa dibaca anak-anak belanja apa,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Kamis, 27 April 2017.

Baca: DKI Gelontorkan Rp 13,5 Triliun untuk Kartu Mahasiswa Unggul 

Menurut Ahok, tidak mudah mengawasi penggunaan dana apabila KPJ diberikan secara tunai. Sebab uang itu bisa dibelanjakan apa saja yang tidak ada kaitannya dengan sekolah. Sementara jika belanja kebutuhan sekolah dengan kartu KJP, relatif mudah pengawasannya. “Jadi kalau pakai ATM, kamu belanja sesuatu yang tidak masuk akal itu terbaca. Itu saja yang masalah," ujarnya.

Program KJP menyasar siswa dari keluarga miskin agar bisa tetap bersekolah. Siswa miskin adalah peserta didik yang secara personal dinyatakan tidak mampu secara materi. Penghasilan orang  tua siswa itu pun tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan seperti seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan, serta biaya ekstrakurikuler.

Baca: Ada Penyelewengan Kartu Jakarta Pintar, Ini Ancaman Ahok 

Saat ini, KJP digunakan secara nontunai dengan nominal yang berbeda untuk tiap jenjang. Untuk siswa SD besaran dana KJP sekitar Rp 210 ribu per bulan, siswa SMP sebesar Rp 260 ribu per bulan. Sedangkan siswa SMA  sebesar Rp 375 ribu per bulan, siswa SMK sebesar Rp 390 ribu per bulan, dan PKBM sebesar Rp 210 ribu per bulan.

FRISKI RIANA