Bisnis, Jakarta - Pemerintah Indonesia disarankan mewaspadai dampak kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Ekonom konstitusi dari Universitas Gadjah Mada, Defiyan Cori, mengatakan pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah antisipasi atas berbagai kemungkinan terjadinya pelarian dana ke luar negeri (capital outflow).

Saat ini, Kata Defiyan, AS dan negara-negara maju lain sedang melakukan langkah-langkah konsolidatif atas perekonomian negara masing-masing. Permasalahan yang dihadapi Indonesia akibat kesalahan dalam mengambil kebijakan utang luar negeri yang juga sudah diambil Menteriu Keuangan Sri Mulyani.

Baca: Sri Mulyani Soal Kebijakan Ekonomi Presiden Donalad Trump

Menurut Defiyan, mestinya Menteri Keuangan mencari terobosan lain yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional dengan bertumpu pada kekuatan sendiri. “Bukan dengan bergantung pada negara lain, apalagi satu negara saja yaitu Cina yang disebut kuat ekonominya dan diluar pendekatan moneteris,” kata Defian dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo.

Defiyan mengkritik pidato Sri Mulyani pada 17 Januari 2017 lalu terkait dengan potensi dampak kebijakan protektif Presiden Donlad Trump. Menurut Defiyan, dalam acara yang diadakan oleh Bank Dunia tersebut, Sri Mulyani belum memberikan garis kebijakan yang jelas. 

Baca: Dampak Kemenangan Donald Trump, Begini Kata Sri Mulyani

“Dengan utang luar negeri yang hampir Rp 4.500 triliun, Sri Mulyani masih menggunakan parameter pasar bursa sebagai salah satu yang dominan mempengaruhi kebijakan ekonomi AS melalui kepemimpinan Trump,” ungkap Defiyan.

Defiyan menambahkan parameter itu mensimplifikasi permasalahan karena gejolak pasar diperkirakan akan bersifat sementara bagi Indonesia. Padahal data rasio gini atau kesenjangan di Indonesia per Agustus 2016 sebesar 0,39 persen. “Ini adalah rasio gini terburuk yang pernah dihasilkan pasca reformasi dan orde baru yang semenjak 2010-2016 tidak pernah bergeser dari angka 0,38-0,41 persen,” ujar Defiyan.

Kementerian Keuangan terus memantau realisasi kebijakan ekonomi yang akan dilakukan Presiden Donald Trump. Kementerian Keuangan belum melihat ada dampak signifikan yang dirasakan Indonesia pasca pelantikan Trump, Jumat pekan lalu. 

Lihat: Cina Ancam Trump Jika Abaikan Kebijakan 'Satu Cina'

"Belum ada, tapi kami akan terus memperhatikan perkembangan kebijakan dalam beberapa hari belakangan dan ke depan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin, 23 Januari 2017.  "Yang terpenting apa kebijakan yang nanti akan benar-benar diambil," kata Suahasil. 

Salah satu kebijakan ekonomi yang diproyeksikan akan diterapkan Trump adalah proteksionis dalam perdagangan. Dalam kerja sama dengan negara lain, Trump menggunakan istilah mengutamakan Amerika.

ABDUL MALIK | GHOIDA RAHMAH